Pontianak, Kalbar- Mnctvano.com– Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengungkap peredaran oli palsu yang berlogo Pertamina di sejumlah wilayah Kalbar, disebut merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah per bulan.Dia meminta pihak Pertamina segera mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib.
“Peredaran oli palsu sudah berlangsung berbulan-bulan. Maka sudah bisa dihitung, transaksi per bulan di Kalbar mencapai Rp85 miliar. jumlah yang sangat luar biasa. Pertamina jangan tinggal diam. Lapor ke kepolisian, karena mereka jelas-jelas dirugikan,” ucap Krisantus,
dilansir melalui VIVA.co.id Selasa,15/04/2025.
Dikatakan Krisantus, oli-oli palsu tersebut diduga berasal dari China namun menggunakan label dan merek Pertamina secara ilegal. Ia mengaku telah mengantongi bukti fisik dan hasil laboratorium yang menunjukkan bahwa oli-oli tersebut palsu”,ucapnya.
“Saya punya contohnya, ada empat kaleng. Saya dapat dari Badan Intelijen Negara (BIN), lengkap dengan penjelasan dan hasil penelitiannya. Ini tidak boleh dibiarkan. Mungkin saja mobil saya sudah pakai oli itu, kacau itu,” ujarnya dengan nada geram.
“Krisantus juga menyoroti lambatnya respons dari pihak Pertamina terhadap masalah ini. Dia juga mempertanyakan mengapa perusahaan sebesar Pertamina tampak pasif meski sudah jelas-jelas mengalami kerugian besar dan citra brand-nya dicemarkan.
“Pabriknya di China, tapi pakai merek Pertamina. Ini membahayakan masyarakat dan merugikan semua pihak. Jika perusahaan dirugikan tapi diam saja, saya jadi bertanya-tanya, ada apa sebenarnya?” katanya penuh curiga.
Dia menekankan pentingnya tindakan cepat dan tegas dari Pertamina agar kasus ini bisa ditindaklanjuti secara hukum. Laporan resmi ke polisi menurutnya menjadi kunci untuk membuka penyelidikan dan menindak pelaku peredaran oli palsu ini.
Sebagai bentuk dukungan, Krisantus menyampaikan dirinya akan terus menyuarakan bahaya penggunaan oli palsu dan pentingnya kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membeli pelumas kendaraan.
“Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal keselamatan dan kepercayaan publik. Jangan biarkan rakyat dirugikan karena kelalaian kita,” tutupnya.(red)
