Melawi, Kalbar– Ratusan warga masyarakat petani sawit mandiri yang tergabung dari Kecamatan Ela dan Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi bersama para Kades gelar audensi serta berorasi di halaman Kantor Bupati Melawi,
Selasa, 19/8/25
Dalam orasinya para perwakilan petani bersama para Kades menyampaikan penolakan keras atas tindakan semena-mena, atas penyegelan lahan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang kawasan hutan.
Dalam orasinya para petani mandiri membawa puluhan spanduk yang bertuliskan aspirasi masyarakat petani. Para petani mandiri juga menilai kebijakan pemerintah pusat tidak adil dan tidaklah berpihak kepada masyarakat,oleh karena lahan-lahan yang selama ini sudah masyarakat kelola, malah disegel seenaknya dengan alasan masuk kawasan hutan.Kebijakan tersebut akan berpotensi menyengsarakan masyarakat karna sumber penghidupan yang bergantung pada bertani hasil sawit dan karet”, ucap
perwakilan petani.
“Marsilianus Umar, S.H. Kades Pelinggang Kecamatan Pinoh Selatan setelah rapat audensi kepada Awak media, menyampaikan dengan tegas bahwa pihak perusahaan plat merah PT Inhutani bersama masyarakat harus mengukur ulang berapa total jumlah lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat, setelah diketahui berapa jumlah lahan yang digunakan masyarakat baru diajukan kepemerintah untuk diajukan pemutihan”,ucap
Umar.
Umar, juga menekankan kepada pihak PT Inhutani bekerja sama dengan pihak desa untuk mengukur ulang lahan masyarakat seperti sawit,karet dan kebun lainnya yang masuk dalam kawasan HGU, ketika sudah di ukur berapa jumlahnya itulah yang kita ajukan milik masyarakat untuk pemutihan, diluar kebun masyarakat itulah milik Inhutani”, harapan
Umar.
Umar, juga katakan kepada pemerintah supaya masyarakat memiliki hak milik sepenuhnya, sementara ini kan, tidak ada sejengkal pun masyarakat punya hak milik, padahal masyarakat sudah dari jamannya nenek moyang bahkan ratusan tahun berada dan mendiami daerah tersebut”, kata
Umar.
Umar, berharap ada jalan keluar dan titik terang setelah audensi dilakukan.Dan berharap pemerintah pusat dapat merespon apa yang masyarakat sampaikan”, tutupnya.(red)