Lampung timur MNCTVano.com.Saat di konfirmasi kasi PMD kecamatan Labuhan Ratu kabupaten Lampung Timur Ibu Asmida menjelas kan bahwa penarikan dana desa seharusnya ada rekomendasi dari Camat setempat, pada kenyataannya dana desa dapat di cairkan tanpa rekomendasi dari camat setempat.
Hal ini pun menjadi pertanyaan publik mengingat Dana Desa adalah Anggaran pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat desa,Seperti pemberitaan sebelumnya bahwa pencairan penarikan uang nasabah yang tidak sesuai prosedur ataupun SOP.
Jelas kejadian demi kejadian dapat menjadi tolak ukur pihak pihak yang berwenang Yang berkaitan dengan perbankan.Dugaan adanya kongkalingkong antara Oknum pegawai Bank dengan kepala desa.
S.O.P hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang terkadang di anggap tidak memahami SOP perbankan.
Masyarakat menilai ada Indikasi atau pun dugaan ada aliran dana ke pihak perbankan, yang di sebut fee atau hadiah dari kepala desa terhadap pihak perbankan.
Dari beberapa kejadian terkait BRI unit tridatu kecamatan Labuhan Ratu kabupaten Lampung Timur.
Ketua DPW BARAK NKRI Barisan Rakyat Anti korupsi provinsi Lampung bakal Bawa permasalahan tersebut ke pihak pihak yang berwenang, ataupun kepada aparat penegak hukum, dugaan demi dugaan mengarah kepada pegawai BUMN yang melakukan aktivitas tidak sesuai dengan SOP.
Dan jika di temukan tindak pidana atau kejahatan Perbankan yang terstruktur ataupun perbuatan melawan hukum, agar di tindak secara hukum dan UU yang berlaku.
Dasar hukum utama pengelolaan dana desa’ adalah undang undang desa dan peraturan pemerintah pelimpahan kewenangan teknis kepada camat dalam proses pencairan dana desa.Hal itu menjadi bagian penting dari prosedur yang berlaku.
Mencairkan dana desa’ tanpa melalui prosedur tanpa melibatkan camat beresiko melanggar peraturan perundang _undangan di tingkat lokal yang dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Muhklasin
(red)
