Mnctvano.com, Jakarta – Di sejumlah daerah, elpiji 3 kg mulai langka, kalaupun ada harganya sangat mahal dan tidak sesuai ketentuan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPP PWRI) Dr. Suriyanto Pd,SH,MH,M.Kn mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baru-baru ini sangat merugikan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berasal dari kelas bawah.
Pemerintah beralasan bahwa aturan baru ini dibuat untuk memastikan subsidi LPG 3kg tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh mereka yang mampu.
Dr. Suriyanto Pd, SH,MH,M.Kn
“ Kebijakan ini sangat berdampak terhadap masyarakat khususnya bagi mereka yang berasal dari kelas bawah, belum lagi pelaku usaha UMKM. Aturan ini semakin menambah beban hidup yang sudah berat, sementara bagi kelas menengah, efek domino dari kebijakan ini juga mulai terasa,” kata Suriyanto melalui keterangan di Jakarta, Senin,03/02/2025.
Suriyanto mengatakan, seharusnya pemerintah lebih arif dan bijaksana melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini. Disosialisasikan terlebih dahulu, jangan langsung ada pembatasan. Gas LPG ini sangat berpengaruh dan jika masalah ini berlarut-larut maka akan lebih meluas dampaknya, apalagi jika di pasaran harganya melambung tinggi.
Suriyanto menambahkan, bagi masyarakat kelas bawah, LPG 3kg adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar. Banyak dari mereka yang menggantungkan hidupnya pada gas bersubsidi ini untuk memasak di rumah maupun menjalankan usaha kecil-kecilan.
“Banyak warga yang harus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk mendapatkan satu tabung gas. Bayangkan jika mereka harus berhadapan dengan antrian panjang atau kuota yang sudah habis lebih dulu?” ujarnya.
Jika pemerintah tidak segera mensikapi persoalan ini, kata Suriyanto, berdampak lebih jauh pada ekonomi nasional, karena daya beli masyarakat menurun akibat kebijakan yang tidak berpihak pada mereka.
“Jangan menerapkan kebijakan yang menyulitkan masyarakat. lebih baik pemerintah memperluas cakupan subsidi agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa dengan mudah mendapatkannya. Jangan sampai kebijakan ini justru memberikan keuntungan bagi segelintir pihak yang memiliki kepentingan bisnis dalam industri gas,” terang Suriyanto.
“ Pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan ini, dan mencari solusi yang benar-benar berpihak kepada rakyat kecil,” pungkas Suriyanto (red)
