Mnctvano.com//Melawi ,Kalbar– DPRD Kabupaten Melawi kembali menggelar Rapat Paripurna ke-III Masa Persidangan ke-III Tahun Sidang 2024–2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Hendegi Januardi Usfa Yursa, S.IP, dan merupakan kelanjutan dari agenda sebelumnya yang membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting.
Kamis,03/07/2025.
Dua Raperda yang menjadi fokus utama dalam sidang ini adalah Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Melawi Tahun 2025–2029, serta Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2024. Pada rapat kali ini, Pemerintah Kabupaten Melawi memberikan jawaban resmi atas pandangan umum, catatan, dan rekomendasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD.
Jawaban tersebut disampaikan secara langsung oleh Wakil Bupati Melawi, Malin, S.H. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kontribusi dan masukan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD Kabupaten Melawi.
“Pemerintah sangat menghargai setiap masukan dari fraksi-fraksi, karena ini menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” ujar
Malin.
Ia menambahkan bahwa penyusunan RPJMD 2025–2029 telah melalui proses yang matang dan mempertimbangkan arah kebijakan nasional, provinsi, serta visi dan misi kepala daerah.
“Fokus pembangunan ke depan diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar, pemerataan layanan publik, pengembangan SDM, peningkatan perekonomian daerah, serta pelestarian lingkungan hidup,” jelasnya.
Wakil Bupati Melawi, Malin, SH
Terkait dengan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Pemerintah Daerah menyampaikan berbagai klarifikasi atas pertanyaan dan sorotan dari fraksi-fraksi, seperti efisiensi belanja daerah, realisasi program strategis, dan kendala dalam pelaksanaan anggaran.
“Pelaksanaan APBD 2024 sudah dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta mengedepankan asas manfaat bagi masyarakat luas,” tegas Wakil Bupati Malin.
Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, S.IP, dalam arahannya menyampaikan bahwa jawaban yang disampaikan pemerintah merupakan tahapan penting dalam proses pembahasan dua Raperda tersebut sebelum nantinya disahkan menjadi Peraturan Daerah.
“Keberhasilan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah tidak bisa dilepaskan dari kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif, serta partisipasi masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Melawi akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara profesional demi kemajuan daerah.
Rapat Paripurna III ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), antara lain Kapolres, Dandim, serta Ketua Pengadilan Negeri Nanga Pinoh. Kehadiran para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga terlihat sebagai bentuk dukungan teknis terhadap proses pembahasan yang berlangsung. Pimpinan instansi vertikal seperti perwakilan dari BUMN dan BUMD turut hadir, memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Melawi.
Yang menarik, sejumlah organisasi perempuan turut hadir dalam rapat paripurna ini, termasuk Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melawi, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), dan Persatuan Istri DPRD Kabupaten Melawi. Kehadiran mereka menjadi simbol partisipasi aktif perempuan dalam proses pembangunan daerah serta memberikan dukungan sosial terhadap kinerja lembaga legislatif dan eksekutif. Selain itu, tokoh masyarakat yang hadir menambah kesan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Melawi kini semakin terbuka dan inklusif.
Fraksi-fraksi DPRD sebelumnya telah menyampaikan berbagai sorotan, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan antar kecamatan, pemerataan akses layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pentingnya pengawasan anggaran agar program-program prioritas berjalan tepat sasaran dan efisien. Seluruh masukan tersebut telah dijawab dan ditanggapi Pemerintah Daerah secara tertulis dan lisan melalui Wakil Bupati.
Dengan selesainya penyampaian jawaban dari pihak eksekutif, proses pembahasan dua Raperda ini akan dilanjutkan ke tahap pembentukan panitia khusus atau melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rapat berlangsung dalam suasana tertib, terbuka, dan penuh semangat kolaborasi, mencerminkan kedewasaan politik serta komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Melawi yang lebih baik.
Melalui forum ini, diharapkan arah pembangunan lima tahun ke depan serta laporan penggunaan anggaran tahun sebelumnya dapat menjadi dasar yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Melawi secara berkelanjutan(red)
Sumber : https://setdprd.melawikab.go.id
