*Mnctvano.com, Melawi* – Salah satu proyek replanting (peremajaan) perkebunan kelapa sawit milik PT Sinar Dinamika Kapuas (SDK) di wilayah (Tekaban) Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan publik. Dugaan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal mencuat setelah sejumlah alat berat jenis bulldozer yang beroperasi di lokasi tersebut diketahui milik seorang pengusaha lokal berinisial Alif.
Isu mengenai penyalahgunaan BBM bersubsidi di kalangan perusahaan maupun kontraktor memang bukan hal baru. Persoalan legalitas dan asal-usul BBM jenis solar yang digunakan dalam operasional alat berat kerap menjadi perhatian aparat penegak hukum (APH), mengingat sanksi hukum yang bisa dijatuhkan jika terbukti melanggar ketentuan.
Informasi yang dihimpun dari warga sekitar menyebutkan bahwa aktivitas replanting di areal PT SDK diduga kuat menggunakan solar bersubsidi. Hal ini didasari perbedaan harga yang signifikan antara BBM industri dan subsidi, yang kerap dimanfaatkan oleh oknum untuk menekan biaya operasional.
Tim awak media yang melakukan penelusuran di lokasi proyek mendapati adanya suplai BBM ke lokasi kerja ,jadi sorotan awak media terpantau menggunakan kendaraan Mitsubishi L200 berpelat merah KB 9802 P. Kendaraan tersebut diduga mengangkut BBM untuk alat berat yang digunakan dalam proses pekerjaan replanting di perkebunan PT SDK.
Saat dikonfirmasi mengenai kepemilikan alat berat dan asal-usul BBM, salah seorang mekanik di lokasi mengaku bahwa peralatan tersebut merupakan milik “Pak Alif”, seorang kontraktor asal Nanga Pinoh. “Ini milik Pak Alif, Bang,” ungkapnya singkat kepada media.
Kamis,(10/07/2025).
Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, distribusi solar bersubsidi diatur secara ketat dan hanya diperuntukkan bagi sektor-sektor tertentu. Penggunaan BBM subsidi di luar peruntukannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Sehubungan dengan dugaan pelanggaran ini, masyarakat meminta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti dan menelusuri legalitas serta sumber BBM yang digunakan dalam proyek replanting PT SDK. Transparansi dan penegakan hukum dinilai penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek perkebunan tidak merugikan negara dan masyarakat melalui praktik ilegal. (Redaksi).
