MUSI RAWAS,-mnctvano.com. Sumsel. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Muara Beliti Bersatu (AMMBB) Kamis, 26 Febuari 2026 menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Musi Rawas ke 5 kalinya
Dalam orasinya massa mendesak Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud segera membebastugaskan atau menonaktifkan Lurah Pasar Muara Beliti Arief Candra dari jabatannya karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
Yakni penerbitan Surat Keputusan Plt Ketua RT yang diduga dilakukan tanpa musyawarah dan koordinasi dengan pihak kecamatan, Bagian Pemerintahan Pemkab Musi Rawas dan tanpa melibatkan masyarakat sehingga menimbulkan perpecahan antar warga.
“Permasalahan yang kami sampaikan ini bukan masalah pribadi atau dendam dan bukan pula kepentingan politik. Ini adalah masalah tata kelola pemerintahan,” kata Koordinator Aksi, Tommy J Pisa.
Dijelaskan Tommy, pelayanan publik terganggu dan kepercayaan masyarakat terhadap Kelurahan menurun.
Untuk itu massa mendesak Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud untuk segera membebastugaskan Lurah Pasar Muara Beliti dari jabatannya.
Dalam aksinya, Aliansi Masyarakat Muara Beliti (AMMBB) membawa tiga tuntutan utama yang dinilai mendesak dan tidak bisa lagi diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Pertama, mendesak Bupati Musi Rawas untuk segera membebastugaskan Lurah Pasar Muara Beliti, Arif Candra, dari jabatannya agar proses evaluasi dan pemeriksaan dapat berjalan objektif tanpa konflik kepentingan.
Kedua, meminta Inspektorat Kabupaten Musi Rawas turun tangan secara serius menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang, khususnya terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) PLT Ketua RT yang diduga dilakukan tanpa musyawarah bersama Ketua RT sebelumnya maupun unsur masyarakat.
Ketiga, menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Pasar Muara Beliti agar setiap kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Ketiga tuntutan tersebut merupakan refleksi keresahan warga yang selama ini merasa diabaikan dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat kelurahan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, ia khawatir kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin terkikis.
Sementara itu, Afrizal, Penanggung Jawab aksi menegaskan bahwa unjuk rasa ini bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan sebagai peringatan keras bagi pemerintah daerah agar tidak menutup mata terhadap persoalan di tingkat bawah.
“Kami tidak mencari konflik. Yang kami inginkan sederhana, keadilan, keterbukaan dan pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Heri
