Melawi, Kalbar– Ratusan warga masyarakat para petani sawit mandiri yang tergabung dari Kecamatan Ela dan Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi gelar audensi serta berorasi di halaman
Kantor Bupati Melawi,
Selasa, 19/8/25
Dalam orasinya para petani menyampaikan penolakan keras atas tindakan, dan penyegelan lahan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang kawasan hutan.
Dalam orasinya para petani mandiri membawa puluhan spanduk yang bertuliskan aspirasi masyarakat petani. Para petani mandiri juga menilai kebijakan pemerintah pusat tidak adil dan tidak berpihak kepada masyarakat,oleh karena lahan-lahan yang selama ini sudah masyarakat kelola, malah disegel seenaknya dengan alasan masuk kawasan hutan.Kebijakan tersebut akan berpotensi menyengsarakan masyarakat karna sumber penghidupan yang bergantung pada bertani hasil sawit dan karet”, ucap
Warga.
“Suhaili salah satu koordinator petani sawit mandiri, kepada wartawan menyampaikan” kita meminta dan mendesak pemerintah , hingga pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan peraturan tersebut, serta memberikan kepastian hukum bagi petani sawit mandiri yang sudah lama membuka lahan secara swadaya,karna kebijakan yang ada sangat merugikan masyarakat”,ucap
Suhaili.
Pantauan awak media di lapangan aksi berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian juga TNI .
Warga berharap ada jalan keluar setelah audensi dilakukan.Sementara itu bupati melawi Dadi Sunarya Usfa Yusra, setelah audensi berlangsung menyampaikan bahwa, hasil audensi ini akan kita bawakan ke pihak pemerintah provinsi bersama pemerintah provinsi. Kita akan bersama bapak gubernur Kalimantan barat serta satgas untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluar persoalan-persoalan ini, bersama DPRD kabupaten Melawi dan masyarakat petani mandiri”, tutup
Bupati.(red)
