Musi Rawas, Sumatra Selatan, mnctvano.com,- Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Musi Rawas kembali menuai sorotan tajam dari publik. Bukan sekadar soal pelayanan yang dianggap lamban, tetapi juga menyangkut lemahnya pengawasan yang diduga dilakukan oleh Plt. Kepala Dukcapil Musi Rawas.
Informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan, lemahnya fungsi kontrol dari pucuk pimpinan membuat keluhan publik terus bermunculan. Mulai dari proses administrasi kependudukan yang berjalan lambat, pelayanan yang dinilai tidak konsisten, hingga muncul dugaan adanya instruksi kepada warga yang keluar dari prosedur resmi.
Ironisnya, posisi Plt. Kepala Dukcapil Musi Rawas disebut-sebut merangkap dua jabatan sekaligus. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar: bagaimana mungkin pengawasan bisa berjalan maksimal jika seorang pejabat harus berbagi fokus di dua tempat berbeda?
“Kalau memang merangkap dua jabatan, wajar saja kalau pengawasan melemah. Bagaimanapun, pengawasan itu penting agar pelayanan publik tetap prima dan tidak merugikan masyarakat,” tegas Feri Isrop, aktivis muda Bumi Silampari yang lantang menyuarakan kritik terhadap persoalan ini.
Menurutnya, pejabat yang diberi mandat sebagai Plt. tidak boleh menjadikan statusnya sebagai alasan untuk mengabaikan fungsi manajerial. Dukcapil adalah dinas vital yang bersentuhan langsung dengan hak dasar masyarakat. Pembuatan KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, hingga dokumen administrasi lainnya tidak bisa dianggap remeh.
Kritik publik semakin tajam ketika mengingat kembali kasus viral beberapa waktu lalu. Masyarakat diperintahkan membeli kertas A4 1 lembar untuk pembuatan KK. Bagi masyarakat, ini bukan sekadar masalah kecil, melainkan bukti nyata lemahnya pengawasan di internal Dukcapil.
“Kalau sampai warga diminta beli kertas A4 untuk KK, itu artinya pengawasan benar-benar tidak jalan. Bagaimana bisa sebuah dinas penting seperti Dukcapil seolah-olah lepas tangan terhadap hal mendasar seperti itu?” imbuh Feri dengan nada getir.
Bagi publik, kasus ini membuat bulu kuduk berdiri. Bayangkan, untuk mengurus hak dasar sebagai warga negara saja, rakyat masih harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak semestinya. Hal ini menimbulkan kesan kuat bahwa pelayanan Dukcapil jauh dari kata profesional.
Kritik keras dari masyarakat sejatinya adalah alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan. Sebab, jika kondisi ini dibiarkan berlarut, kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan publik akan runtuh.
Pertanyaan besar pun mencuat: mengapa di Kabupaten Musi Rawas banyak jabatan kepala dinas yang berstatus Plt.? Apakah memang stok Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memimpin dinas-dinas strategis sangat terbatas? Ataukah ada faktor lain yang membuat posisi Plt. dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan?
“Kalau benar SDM terbatas, ini tanda bahaya. Tapi kalau dibiarkan berlama-lama hanya sebagai Plt., publik wajar mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional,” ucap Feri.
Dukcapil sejatinya bukan sekadar institusi administratif. Keberadaannya adalah garda depan negara dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat. Setiap kelemahan, setiap kelalaian, akan langsung dirasakan rakyat. Dari anak baru lahir yang butuh akta kelahiran, remaja yang ingin membuat KTP pertama, hingga keluarga yang membutuhkan dokumen kependudukan lainnya.
Jika pengawasan terus melemah, maka bukan hanya administrasi yang terganggu, tetapi juga martabat pelayanan publik ikut tercoreng.
Kini, publik menuntut langkah nyata, bukan sekadar janji. Evaluasi terhadap kinerja Plt. Kepala Dukcapil Musi Rawas harus dilakukan dengan serius. Jabatan yang masih berstatus Plt. juga harus segera didefinitifkan agar tidak ada alasan lagi soal lemahnya pengawasan.
Sebab, rakyat tidak butuh retorika. Rakyat hanya ingin pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Dan di sinilah ujian sejati pemerintah daerah: berani mengambil keputusan tegas atau membiarkan masalah ini terus menjadi luka di hati masyarakat.
Heri
