Kapuas Hulu,Kalbar – Proyek pembangunan ruas jalan nasional Badau–Empanang di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, senilai Rp191 miliar dari APBN 2024 menuai sorotan tajam. Pekerjaan yang digarap oleh kontraktor raksasa PT Adhi Karya itu dituding dikerjakan asal-asalan karena sejumlah titik jalan telah mengalami kerusakan, padahal proyek baru saja rampung.
Kritik keras datang dari berbagai pihak, mulai dari pejabat kecamatan, kepala desa, hingga masyarakat perbatasan yang sehari-hari menggunakan akses jalan tersebut. Camat Badau, Pane Pasogit, menilai mutu pengerjaan jauh dari harapan. “Kami menyampaikan protes, karena jalan ini belum lama diaspal sudah rusak di banyak titik. Pekerjaannya terlihat tidak maksimal,”ujarnya
dengan nada kecewa.
Senada, tokoh masyarakat Empanang, Herman Goe, meminta pemerintah pusat maupun daerah segera turun tangan melakukan evaluasi. “Warga perbatasan sangat bergantung pada akses jalan ini. Kalau kualitasnya buruk, pembangunan tidak akan memberi manfaat nyata. Kami minta ada penindakan tegas kepada pihak yang bertanggung jawab,” katanya.
Dugaan Pengurangan Volume Pekerjaan
Sejumlah kepala desa di wilayah perbatasan turut melayangkan keluhan. Mereka menyoroti dugaan adanya praktik pengurangan volume pekerjaan. Indikasinya terlihat dari ketebalan aspal yang tidak sesuai kontrak hingga pola pengerjaan yang dilakukan secara tambal-sulam.
Bahkan, informasi yang beredar menyebutkan material aspal didatangkan dari Serawak, Malaysia, yang kualitasnya dipertanyakan. Isu ini semakin memperkuat kecurigaan publik bahwa pengerjaan proyek tidak mengikuti spesifikasi teknis yang seharusnya.
Nilai Strategis Jalan Perbatasan
Proyek jalan dengan panjang 33,6 kilometer dan lebar 6 meter ini sejatinya memiliki arti strategis. Selain menghubungkan Badau–Empanang, jalur ini juga terintegrasi dengan ruas Nanga Kantuk–Jelemu yang diharapkan membuka akses ekonomi masyarakat perbatasan.
Warga sebenarnya mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Namun apresiasi itu disertai tuntutan agar pengawasan lebih ketat dilakukan. “Kami berterima kasih atas pembangunan jalan ini, tapi kami juga berharap pemerintah menindak tegas jika ada penyimpangan. Jangan sampai anggaran sebesar itu sia-sia,” ujar
seorang warga Badau
Kepada awak media,
Jumat,26/09/25.
Sorotan terhadap BPJN Kalbar
Kritik publik tidak hanya ditujukan kepada kontraktor pelaksana, tetapi juga kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat selaku perpanjangan tangan Kementerian PUPR di daerah. Menurut warga, BPJN seharusnya memiliki peran penting dalam memastikan mutu pekerjaan sesuai kontrak.
“Bukan hanya kontraktor yang bertanggung jawab, tapi BPJN juga harus ikut bertanggung jawab karena proyek ini berada di bawah pengawasan mereka,” tegas seorang tokoh masyarakat perbatasan.
Tuntutan Evaluasi dan Transparansi
Kasus ini menambah panjang daftar sorotan publik terhadap kualitas pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia. Kritik yang muncul bukan semata soal kerusakan fisik jalan, tetapi juga soal integritas dan transparansi penggunaan anggaran negara.
Dengan nilai kontrak yang mencapai Rp191 miliar, publik menilai proyek ini seharusnya menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat konektivitas dan perekonomian di daerah perbatasan. Namun, jika pengerjaannya asal-asalan, maka tujuan pembangunan menjadi tidak tercapai.
Para tokoh masyarakat mendesak Kementerian PUPR segera melakukan audit teknis dan memeriksa dugaan penyimpangan. Mereka juga berharap aparat penegak hukum turun tangan jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Harapan Warga Perbatasan
Meski kecewa, warga tetap menaruh harapan agar masalah ini segera ditangani. Mereka ingin akses jalan yang dibangun dengan dana besar benar-benar memberikan manfaat jangka panjang. “Kami tidak ingin hanya jadi penonton dari proyek besar. Kami ingin jalan ini bisa kami nikmati bertahun-tahun ke depan, bukan rusak dalam hitungan bulan,” kata salah seorang warga.
Kasus dugaan penyimpangan pada proyek jalan Badau–Empanang ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat, transparansi anggaran, dan akuntabilitas dalam setiap pembangunan infrastruktur. Publik menanti langkah tegas pemerintah agar dana triliunan rupiah untuk pembangunan di wilayah perbatasan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(Musa)
