Melawi, Kalbar-
Rencana pemasangan jaringan pipa air bersih oleh pihak terkait di Desa Poring Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Kabupaten Melawi, namun mendapat penolakan keras dari warga setempat . Penolakan tersebut dilatarbelakangi oleh kurangnya transparansi dan tidak adanya musyawarah antara pemerintah dengan masyarakat sebelum proyek dilaksanakan.
Warga menilai bahwa pemasangan jaringan pipa tersebut dilakukan secara sepihak tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat yang terdampak. “Kami tidak pernah diajak musyawarah, tiba-tiba langsung mau dipasang. Ini wilayah kami, kami berhak tahu dan memutuskan,apa bila kegiatan ini dipaksakan oleh Pemerintah akan menimbulkan masalah baru di masyarakat desa poring,” ujar
salah satu tokoh pemuda masyarakat Desa Poring, kepada Mnctvano.com
Minggu,28/09/25.
Ia juga menyampaikan penolakan ini bukan tanpa dasar. Sebelumnya, masyarakat Desa Poring telah mengajukan tujuh permohonan melalui Camat Nanga Pinoh dan Perwakilan dari Dinas Perkim kepada pemerintah daerah, namun belum ada tindak lanjut yang konkret dari Ketujuh permohonan tersebut meliputi :
1. Penolakan terhadap pemasangan meteran air bersih di Desa Poring.
2. Permohonan pembangunan dan perhatian khusus untuk Desa Poring melalui program pemerintah (seperti PHI).
3. Penyediaan beasiswa bagi anak-anak Desa Poring untuk menunjang pendidikan.
4. Pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
5. Penyediaan air bersih secara gratis tanpa batasan.
6. Perbaikan jalan dari KKLK–Poring hingga jalan Inspeksi Poring-Pancur Aji sebagai akses utama masyarakat.
7. Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) terkait pemakaian air bersih tanpa batas, disertai dokumen hukum yang lengkap.
Warga juga menegaskan, bahwa pemasangan pipa air bersih tidak akan diterima tanpa adanya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan keterlibatan aktif warga dalam setiap proses pembangunan.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami menolak jika pembangunan dilakukan secara sepihak, tanpa suara dari masyarakat,”tegas
seorang warga yang lainnya.
Masyarakat Desa Poring berharap agar pemerintah segera membuka ruang dialog, serta memprioritaskan permohonan-permohonan yang telah disampaikan demi keadilan dan kesejahteraan warga setempat.(Musa)
