Mandailing Natal, Sumatra Utara, mnctvano.com,- Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) digagas pemerintah pusat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ketahan pangan lewat perbaikan dan pembangunan drainase irigasi desa. 11 November 2025
Dibalik semangat mulia itu,dan niat baik pemerintah pusat untuk menjalankan Asta-Cita program presiden Prabowo Subianto muncul aroma busuk dugaan penyimpangan yang mencoreng citra program ini.
Di sejumlah daerah, khususnya Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Kecamatan Panyabungan Utara tepatnya di desa Mompang julu proyek senilai Rp195 juta per titik diduga kuat diselewengkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Bukan tanpa alasan kecurigaan masyarakat, Program yang seharusnya dikelola secara swakelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), justru dikendalikan oleh pihak ketiga.
Di papan proyek di tulis “pekerjaan kementerian umum” ada kejanggalan di papan proyek tidak ada keterangan volume panjang dan lebar, serta hari tanggal mulai di kerjakan juga tidak ada tertulis, ini adalah bentuk pembohongan publik yang di di lakukan kontrak tor kotor.
Aliansi Jurnalis Sikompak Madina dengan tegas menyatakan akan terus memantau dan mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kami tidak akan tinggal diam! Jika terbukti, para mafia proyek ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum,”
Pantauan Aliansi jurnalis Si kompak (Madina) beberapa waktu yang lalu di lokasi pembangunan irigasi di desa Mompang julu Kecamatan Panyabungan Utara indikasi kecurangan sangat kuat terlihat, mulai dari pekerjaan yang asal asalan dan menurut pantauan tim media bangunan juga ada yang tidak pakai pondasi,kuat dugaan nama-nama kelompok tani dicatut hanya untuk melengkapi berkas administrasi. Ironisnya, proyek lapangan di duga dikerjakan oleh kontraktor tidak resmi.
Hasilnya? Kualitas pekerjaan dinilai buruk.
Dengan demikian Aliansi jurnalis Si kompak Madina mempertanyakan kinerja Satker OP dan PPK OP dalam pelaksanaan proyek. BBWS Sumatera II harus bertanggung jawab.
Keterlaluan, petani yang seharusnya menikmati hasil pembangunan malah menjadi korban keserakahan,” ujar salah satu anggota Aliansi jurnalis Sikompak (AJS) dengan nada kesal.
AJS juga mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk segera turun tangan.
AJS Madina juga meminta Menteri PUPR mencopot pejabat di BBWS Sumatera II yang gagal menjalankan fungsinya dan menuntut KPK RI menelusuri adanya kecurangan di balik pengelolaan proyek ini.
Sementara waktu tim media memantau di lokasi proyek tepatnya di Saba umum desa Mompang julu dan menanyakan kepada salah satu pekerja proyek siapa kontraktornya menurut keterangan muncul nama seorang perempuan berinisial “F”, warga Panyabungan Utara, yang disebut-sebut menjadi “dalang” di balik puluhan proyek P3-TGAI terhitung di desa Mompang julu jumlah proyek ada 18 titik masing masing titik nilai kontrak Rp 195.000.000.kalaulah 195.000.000X18 titik maka jumlah nilai proyeknya 3.510 M. Jumlah yang fantastis.
(Team Tim)
