Musi Rawas, Sumatera Selatan, mnctvano.com,- Kekecewaan warga Kelurahan Pasar Muara Beliti akhirnya meledak.Ketua RT 06, mewakili seluruh RT dan elemen masyarakat, angkat bicara usai aksi damai yang digelar di kantor lurah setempat, Senin (05/01/2025).
Aksi ini bukan tanpa alasan warga menilai lurah tidak aktif menjalankan tugas, pelayanan publik tersendat, serta muncul dugaan permintaan fee terkait Dana Alokasi Umum (DAU) dan pungutan liar (pungli) bantuan sosial.
Dalam wawancara dengan awak media online, Ketua RT. 06 Sopian, menegaskan bahwa keresahan ini merupakan sikap kolektif RT 01 hingga RT 13. Dua poin utama menjadi pemicu aksi. Pertama, lurah jarang berada di kantor sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan administrasi dasar. Kedua, adanya dugaan permintaan fee terkait pengelolaan DAU yang berujung dana tersebut tidak bisa dicairkan dan harus dikembalikan ke kas daerah.
“Kami sepakat, seluruh RT dan masyarakat meminta lurah Kelurahan Pasar Muara Beliti dicopot atau diganti. Soal DAU, dana tidak bisa cair karena diduga ada permintaan fee hingga 8 persen,” tegas Sopian selaku perwakilan RT.
Masalah tidak berhenti di situ. Warga juga mengungkap dugaan pungli dalam penyaluran bantuan sosial. Disebutkan, ada oknum pegawai kelurahan yang meminta uang kepada masyarakat penerima BLT Kasra. Praktik ini dinilai mencederai kepercayaan publik dan melukai rasa keadilan warga kecil.
Kondisi pelayanan yang buruk terasa nyata dalam urusan administrasi. Lurah disebut sangat sulit ditemui untuk sekadar membubuhkan tanda tangan. Bahkan, warga terpaksa mencari tanda tangan hingga ke Sekayu, Musi Banyuasin, karena lurah tidak berada di tempat. Salah satu kasus yang mencuat adalah kebutuhan tanda tangan bagi anak warga RT 08 yang hendak mengikuti seleksi TNI.
“Ini menyangkut masa depan anak warga. Tapi lurah tidak pernah ada di kantor. Kami sampai harus mencari ke luar daerah,” ungkap warga dengan nada kecewa, menceritakan kepada Ketua RT.06
Masih lanjut Ketua Rt.06. Ironi lain terletak pada kondisi kantor kelurahan. Fasilitas kerja disebut minim bahkan laptop tidak tersedia. Kantor tampak kotor dan dekil, sementara biaya listrik justru ditanggung secara swadaya oleh RT. Kondisi ini dinilai memalukan, mengingat Kelurahan Pasar Muara Beliti berada sangat dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Musi Rawas dan semestinya menjadi etalase pelayanan publik yang baik.
Persoalan lingkungan pun ikut disorot. Ketua RT menyebut wilayah kelurahan terlihat kumuh, sampah menumpuk di pinggir jalan, dan drainase tidak tertata. Rencana pembangunan drainase disebut gagal terlaksana karena DAU tak bisa dicairkan akibat dugaan permintaan fee tersebut.
“Kelurahan ini harusnya memberi contoh. Letaknya dekat kabupaten, tapi kenyataannya kumuh dan pelayanan amburadul,” kata perwakilan RT lainnya.
Melalui aksi damai ini, warga menyampaikan tuntutan tegas: lurah segera dicopot atau diganti, serta oknum pegawai kelurahan yang diduga meminta uang kepada masyarakat harus dicopot dan diproses sesuai aturan. Mereka berharap pemerintah daerah turun tangan, melakukan evaluasi menyeluruh, dan memulihkan marwah pelayanan publik di tingkat kelurahan.
Aksi damai warga Pasar Muara Beliti menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat tidak lagi bersedia diam ketika pelayanan publik dinilai menyimpang. Mereka menuntut kehadiran negara hingga ke tingkat paling dekat dengan rakyat kantor kelurahan.
Hery
