Sintang , Kalbar – Pembangunan jalan akses menuju 18 desa yang ada di Kecamatan Tempunak Hulu yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat menuai beragam tanggapan dari warganet. Melalui unggahan akun FB “Sintang Informasi” publik menyoroti kondisi jalan yang dibangun dari hasil gotong royong warga tanpa dukungan maksimal dari pemerintah.
Sejumlah komentarpun menilai pembangunan jalan swadaya, ini sebagai bukti kuat kemandirian masyarakat desa.Namun di sisi lain, muncul kritik keras terhadap peran pemerintah, khususnya terkait kewajiban pembayaran pajak oleh masyarakat yang dinilai tidak sebanding dengan pelayanan infrastruktur yang diterima.
“Salah satu warganet, Deni Stg, menyampaikan, bahwa masyarakat setiap hari harus merogoh kocek pribadi saat melintasi jalan tersebut. Meski nominalnya kecil, jika dikalkulasikan dari jumlah pengguna jalan, beban itu dinilai cukup besar bagi warga. Ia juga menegaskan bahwa kondisi ini mencerminkan masyarakat justru lebih “Kaya” pengorbanan dibandingkan para pejabat”,ucapnya
dalam unggahan
Group FB “Sintang Informasi”
Senin,26/01/26.
Komentar senada disampaikan, akun lain yang menyebutkan bahwa, jika pajak benar-benar dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan di kampung halaman masing-masing, maka persoalan infrastruktur tidak akan berlarut-larut. Bahkan ada warganet yang secara tegas menyatakan seharusnya masyarakat tidak dibebani pajak, karena pembangunan jalan dilakukan murni secara swadaya.
Di sisi lain, beberapa warga juga mengungkapkan bahwa praktik swadaya seperti ini, sudah lama diterapkan di sejumlah kampung di Kabupaten Sintang dan terbukti membuat jalan lebih terawat, karena adanya rasa memiliki dari warga masyarakat.
Menanggapi berbagai komentar tersebut, pembuat unggahan menyatakan apresiasi dan menerima semua masukan, saran, serta kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa diskusi ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bersama, terutama bagi para pemangku kebijakan.
Pembangunan jalan swadaya di Tempunak Hulu ini sekaligus menjadi cermin realitas pembangunan di daerah pedalaman, di mana gotong royong masyarakat masih menjadi harapan utama, sementara kehadiran negara dinilai belum sepenuhnya dirasakan(Musa)
