Melawi , Kalbar– Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Landau Garong, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, menggelar rapat bersama warga guna membahas realisasi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait kegiatan DD ketahanan pangan, PKK, Bidang kebudayaan keagamaan, pemeliharaan jalan serta gaji perangkat desa juga BPD yang hingga kini belum disalurkan. Dalam rapat tersebut, sejumlah warga secara terbuka mempertanyakan transparansi dan keterbukaan kepada pihak pemerintah desa, terhadap penggunaan Dana Desa.
Warga mendesak Kepala Desa Landau Garong agar segera merealisasikan,anggaran yang belum tersalurkan sesuai peruntukannya. Kami meminta keterbukaan dan kejelasan. Dana ketahanan pangan dan gaji perangkat desa harus segera direalisasikan. Jangan sampai masyarakat dirugikan, dan jangan sampai desa kita malu dipermukaan luas Kabupaten Melawi,”ucap
Akman, yang biasa dipanggil Utui
salah satu warga, dalam forum rapat
Senin,02/02/26.
Bahkan, warga menyampaikan, ultimatum akan melakukan penyegelan kantor desa apabila janji dan komitmen Kepala Desa tidak ditepati. Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Landau Garong Pinoh Selatan Derais, yang hadir langsung dalam rapat menyampaikan, komitmennya untuk, segera akan merealisasikan Dana-dana tersebut serta gaji perangkat dan BPD, khususnya anggaran ketahanan pangan. Ia berjanji penyaluran dana ketahanan pangan akan dilaksanakan pada pertengahan Februari 2026.
“Saya berkomitmen untuk merealisasikan dana ketahanan pangan dan menyelesaikan kewajiban yang belum terlaksana. Penyaluran akan dilakukan pada pertengahan Februari 2026,” tegas
Kepala Desa di hadapan peserta rapat. Rapat tersebut turut dihadiri Ketua BPD Desa Landau Garong beserta anggota, pendamping desa, sekdes serta perangkat dan warga masyarakat. Forum berlangsung di Kantor Desa Landau Garong, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi.
“Deni Nugroho, S.H selaku pendamping Desa Landau Garong menyampaikan, terkait kegiatan dana desa pada tahun 2025 sudah direalisasikan dari pemerintah, dan hari ini kami hanya memfasilitasi pada intinya, kita minta pihak pemerintah desa menyelesaikannya seperti apa yang sudah disampaikan pak Ketua”,ucap
Deni.
“Ketua BPD dan masyarakat berharap, hasil rapat ini menjadi komitmen bersama, demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,hasil rapat disimpulkan bahwa kades akan menyalurkan dana dan gaji perangkat desa pada pertengahan 14 Pebruari,dan jika tidak masyarakat akan melakukan aksi penyegelan pada kantor desa.(Musa)
