Pontianak , Kalbar— Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Herman Hofi Munawar, menilai penangkapan pengusaha tambang Sudianto alias Aseng oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjadi tamparan keras bagi aparat penegak hukum di Kalimantan Barat.
Menurut Herman Hofi, publik Kalbar cukup dihebohkan dengan langkah tegas Kejagung yang melakukan penggeledahan sekaligus menetapkan Aseng sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas bauksit yang menyeret PT Quality Sukses Sejahtera.
Ia menilai, dan menyoroti selama ini sosok Aseng dikenal memiliki berbagai sepak terjang di dunia pertambangan dan dianggap “tidak tersentuh” oleh aparat penegak hukum di daerah. Namun secara mengejutkan, Kejagung justru bergerak langsung dari Jakarta untuk membongkar kasus tersebut.
“Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi aparat penegak hukum di Kalimantan Barat. Ini sangat memalukan bagi wajah penegakan hukum daerah,” tegas
Herman Hofi Munawar,
Jumat, 22 Mei 2026 memalui via WhatsApp.
Kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas bauksit yang diduga berlangsung selama periode 2017 hingga 2025 itu disebut berjalan sangat masif. Aktivitas pertambangan tersebut bahkan diduga berlangsung secara terbuka dan berlangsung lama tanpa adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum setempat.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Mengapa dugaan kejahatan sumber daya alam berskala besar dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa tersentuh proses hukum di daerah?
Herman Hofi menilai, turunnya Kejagung secara langsung tidak semata-mata dipandang sebagai keberhasilan penegakan hukum pusat, tetapi juga menjadi alarm serius terhadap kredibilitas institusi penegakan hukum di Kalbar.
“Kasus ini memperkuat stigma publik bahwa ada mata yang tertutup terhadap praktik mafia tambang, atau bahkan adanya relasi kuasa tertentu yang membuat hukum menjadi tumpul di hadapan para pelaku,” ujarnya.
Ia menegaskan, momentum penangkapan Aseng harus dijadikan pintu masuk untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat penegak hukum di Kalimantan Barat, baik kepolisian, kejaksaan, maupun instansi pengawasan sektor pertambangan.
Menurutnya, perlu dilakukan audit investigasi internal guna mengungkap kemungkinan adanya konflik kepentingan, pembiaran, hingga dugaan aliran dana yang menyebabkan lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal maupun dugaan korupsi sumber daya alam.
Selain itu, Herman Hofi juga meminta agar sistem koordinasi antar lembaga, seperti Dinas ESDM, Kepolisian, dan Kejaksaan Tinggi, dievaluasi secara menyeluruh agar fungsi pengawasan berjalan objektif tanpa intervensi korporasi maupun kepentingan tertentu.
“Kalbar tidak boleh terus bergantung pada pasukan pusat untuk membersihkan rumahnya sendiri dari para penjarah sumber daya alam,” katanya.
Ia mengingatkan, apabila kasus ini berlalu tanpa pembenahan serius terhadap struktur dan integritas aparat penegak hukum daerah, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Kalimantan Barat akan semakin merosot.
“Publik membutuhkan penegakan hukum yang berani, independen, dan tidak tebang pilih. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul terhadap mafia sumber daya alam,” tutupnya.
