Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, mnctvano.com,- menggelontorkan dana hibah yang signifikan untuk mendukung terselenggaranya Pilkada serentak di Indonesia, termasuk kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Lubuklinggau yang mencapai Rp 8,5 miliar. Anggaran ini belum termasuk bantuan tambahan dari Provinsi Sumatera Selatan. Namun, penggunaan dana tersebut kini menjadi sorotan salah satu aktivisme di Kota Lubuklinggau.
Fokus perhatian diarahkan pada kontrak anggaran untuk delapan Sekretariat Panwaslu Kecamatan di bawah naungan Bawaslu Kota Lubuklinggau. Aktivis mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran ini guna memastikan tidak ada penyimpangan atau praktik mencari keuntungan pribadi oleh oknum tertentu.
Ketika dikonfirmasi oleh awak media pada Minggu, 8 Desember 2024, Ferry Isrop, seorang aktivis dan pimpinan media online Bintang Nusantara, menegaskan bahwa pihaknya meminta BPK segera bertindak. Ferry menyoroti potensi ketidaksesuaian standar dalam pengadaan sekretariat kecamatan yang disewa oleh Bawaslu. Menurutnya, lokasi dan nilai sewa rumah yang digunakan sebagai sekretariat tersebut berpotensi tidak sesuai standar yang seharusnya.
Kami mendesak pihak-pihak terkait, terutama BPK, untuk segera mengaudit anggaran yang telah dikeluarkan untuk sewa sekretariat Panwaslu Kecamatan. Ada dugaan kuat bahwa rumah-rumah yang disewa tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan dan terdapat indikasi praktik kongkalikong,” ujar Ferry.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius oleh pihak yang berwenang demi transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
(Hery)
