Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, mnctvano.com,- Asosiasi Pendeta Indonesia (API) DPC Tapanuli Tengah menyatakan dukungannya terhadap langkah Ketua Fraksi PDIP Tapteng, Famoni Gulo SH, MPd, C.P.L., yang meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menaikkan status bencana banjir dan longsor di Sumatera menjadi bencana nasional.
Desakan ini muncul melihat kondisi lapangan yang semakin darurat: korban jiwa terus bertambah, wilayah terdampak semakin luas, infrastruktur rusak berat, aktivitas ekonomi lumpuh, serta munculnya tindakan penjarahan akibat dampak bencana yang berkepanjangan.
Ketua API DPC Tapteng Pdt Julius Zamasi MTh mengatakan bahwa tindakan ketua fraksi PDIP Tapteng Famoni Gulo SH, MPd, CPL, sangat tepat karena bencana sumatera telah menelan banyak korban. Ujarnya
“Kiranya Presiden RI dan Kepala BNPB dapat mempertimbangkan peningkatan status ini menjadi bencana nasional,” ujar Famoni Gulo, Sabtu (6/12/2025).
Ia menilai, pelibatan pemerintah pusat sangat penting untuk mempercepat proses evakuasi, penanganan, dan pemulihan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang terdampak secara signifikan. Landasan hukum terkait status bencana nasional, katanya, sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 24 Tahun 2010 mengenai indikator teknis penetapan status bencana.
Menurut pedoman BNPB, bencana dapat naik status menjadi bencana nasional jika memenuhi beberapa kriteria, di antaranya: tingginya korban jiwa, kerusakan infrastruktur yang meluas, terdampak lintas kabupaten/kota atau provinsi, membutuhkan campur tangan pemerintah pusat, serta menghambat jalannya pemerintahan daerah.
“Melihat situasi di lapangan, bencana di Sumatera sudah memenuhi semua indikator tersebut. Tanpa bantuan pemerintah pusat, pemulihan akan berlangsung lama, sementara pencarian korban hingga hari ke-12 masih terus dilakukan,” jelasnya.
Famoni gulo berharap pemerintah pusat memberi perhatian lebih pada Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi salah satu wilayah paling parah terdampak bencana. Ia menegaskan bahwa percepatan pemulihan hanya dapat dilakukan melalui keterlibatan langsung pemerintah pusat agar kondisi masyarakat dapat kembali normal secepatnya.
(SG, AG, AJG)
