Hili Alo,oa, Ulu Idanotae, Nias Selatan, Sumatra Utara, mnctvano.com,-
Dugaan penyelewengan dana desa di Hili Alo’oa, Kecamatan Ulu Idanotae, Kabupaten Nias Selatan, akhirnya terbantahkan. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Hili Alo’oa, Rediso Tafonao, angkat suara keras: “Tidak ada dana desa yang diselewengkan, semua sesuai aturan dan hasil musyawarah!”
Isu liar soal pembangunan jalan tani yang disebut tak sesuai anggaran sempat menyeruak. Namun Rediso Tafonao membantah tegas. Menurutnya, proyek jalan yang menjadi prioritas pengelolaan dana desa periode 2020 sudah terlaksana sesuai juknis, musyawarah masyarakat, dan kesepakatan antara BPD dan pemerintah desa.
“Jalan tani itu nyata, sudah dibangun dan bisa dipakai warga. Tidak ada penyelewengan seperti yang diberitakan beberapa media. Semua pekerjaan lain juga rampung sesuai jadwal dan anggaran,” ujar Wakil BPD melalui pesan WhatsApp, Selas (7/10/2025).
Tak hanya itu, beberapa item pembangunan fisik lainnya disebut berjalan transparan, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Laporan keuangan dan realisasi pekerjaan pun, menurut BPD, Baik Ketenangan pangan, Jalan Tani, dan lapangan karang taruhan, selalu melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Seorang tokoh masyarakat dan Wanita setempat yang enggan disebut namanya menguatkan pernyataan Tediso Tafonao. Ia menilai, sejak 2020,2021,2022,2023-2024, setiap tahun selalu ada pembangunan nyata di Hili Alo’oa.
Bahkan Pemerintah Desa Hili Alo’oa Tanpa Menunggu Penyaluran Dana Desa Pekerjaan Fisik Pembangunan Telah Di selesaikan Pada Tahun 2025, dan begitu juga dengan pekerjaan semenisasi dan Lanjutan Pembangunan Gedung Paud., Pungkasnya.
“Kalau ada yang bilang dana desa tidak jelas, itu keliru. Fakta di lapangan menunjukkan setiap tahun ada pembangunan dan kegiatan yang bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Wakil BPD tidak menutup ruang kritik. Ia bahkan menantang aparat pengawas untuk melakukan audit terbuka. “Kami siap diaudit kapan saja. Kalau ada temuan, saya Rediso Tafonao, siap bertanggung jawab penuh,” katanya lagi.
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pun diharapkan terus memperkuat pengawasan agar dana desa benar-benar digunakan untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.
Isu dana desa Hilialo’oa yang sempat menghangat di publik, kini berbalik arah: dari tudingan miring, berubah menjadi ajakan untuk membuktikan transparansi dan pertanggungjawaban di lapangan.
Penulis: (Yeftaren Hondro-Sokhiwamati Zebua)
