Desa Pagarhonas, Badiri, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, mnctvano.com,- Diduga demi kepentingan pribadi kepala desa pagar honas, kecamatan badiri, kabupaten tapanuli tengah, provinsi sumatera utara atas inisial H diduga menghindari pengawasan dan kritik dari masyarakat, terkait penggunaan dana desa ulet diduga untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Beberapa orang warga desa pagar honas mengatakan kepada awak media mnctvano.com di saat melakukan investigasi bahwa didesa pagar honas ulet diduga sporadis melakukan musyawarah untuk penggunaan dana desa,” ujarnya
Inilah sala satu contoh utama yang kami alami selama ini pak dalam penggunaan anggaran dana desa tahun 2025 ini, diduga tanpa ada musyawarah penggunaan dana desa, kami kaget dengan tiba-tiba munculnya orang warga desa lain bekerja – mengerjakan pembangunan ini, setelah kami bertanya dari mana asal proyek ini lalu datang salah satu sesama warga desa ini yang mengaku dirinya diduga utusan dari kepala desa pagar honas dirinya sudah di tunjuk kades sebagai teknis pembangunan di desa kami ini, mengatakan ini perintah kades kita, barang siapa yang mau bekerja untuk pembangunan ini kami persilahkan,”
Di satu titik ini Jenis kegiatan : pembangunan saluran drainase dengan volume 63 Meter, dengan pagu dana sebesar Rp.82.170.000,00 (delapan puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
Upah pekerjanya sebagai berikut :
Penggalian tanah sebanyak Rp 35.000,00/ meter, Upah Pemasangan Rp.80.000,00/meter, ujarnya
jadi karena kami duga upah minimnya seperti itu tidak termakan/ rugi pak, maka kami menolak dan tidak kami kerjakan, pagu dana proyek luar biasa besarnya padahal volume bangunan 63 meter, gaji pekerjanya sangat minim, inilah foto bangunannya pak
selama ini kami diam,”
Para penerima bantuan PKH saja pun banyak yang di berhentikan di desa ini tanpa kami ketahui apa sebabnya, seperti ibu Yulisa gulo suaminya sedang mengalami penyakit cacat fisik seperti lumpuh, sementara anaknya masih ada yang duduk di sekolah Dasar (SD) dan banyak lagi selain itu distop kan untuk jadi anggota PKH, sepertinya kami merasa di bodoh – bodohi oleh mereka ini, ucapnya dengan nada sedih
menakjubkan kami warga munculnya proyek dan orang sebagai teknis pembangunan tanpa ada musyawarah desa, pekerjanya orang luar daerah desa ini, Kuat dugaan kami warga bahwasanya bantuan dan anggaran dana desa Pagar Honas mulai pada tahun 2022-2025 diduga banyak salah sasaran. ujar warga
Besar harapan kami kepada dinas terkait supaya desa kami ini naik kelas dan adil untuk semuanya sesuai dengan visi misi bupati kita terpilih bapak Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis. Anggaran dana desa dan bantuan yang telah masuk tersalur di desa ini mulai anggaran pada tahun 2022-2025 harus di lakukan pemeriksaan. Tambah warga
Kepala desa pagar honas membenarkan mengatakan kepada awak media mnctvano.com disaat di konfirmasi,
benar pak, dalam penggunaan anggaran dana desa tahun 2025 ini musyawarah desa tidak ada kami laksanakan, karena saya sudah percaya kepada orang teknis pembangunan desa yang saya tunjukkan ini pak. ujarnya
Tetapi saya sudah pernah menawarkan kepada warga saya untuk mengerjakan bangunan ini’ mereka tidak mau, dengan alasan mereka rugi atau tidak termakan, padahal upah seperti yang saya buat itu’ udah lebih besar dari pada upah yang dibuat desa tetangga pak. sambung kades
hasil informasi dari masyarakat, Onlirman Nazara sebagai ketua PAC Himni Kecamatan badiri mengatakan kepala desa pagar honas kuat diduga ini mengarah pada potensi penyalahgunaan wewenang dan kurangnya transparansi kepada warganya sendiri diduga demi kepentingan pribadi.
Diduga kades pagar honas menjalankan Proyek Sesuai Keinginan Sendiri, Tanpa masukan dari masyarakat, kepala desa bisa saja memprioritaskan proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan desa atau bahkan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
Staf redaksi media mnctvano.com Asarudi Waruwu dan ketua PAC Himni Kecamatan badiri mengatakan, penting untuk dicatat bahwa ada regulasi yang mengatur penggunaan dana desa, termasuk kewajiban untuk melakukan musyawarah desa.
Musyawarah desa merupakan wadah penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Karena Musyawarah desa memastikan bahwa semua informasi terkait penggunaan dana desa diketahui oleh masyarakat.
meskipun ada potensi kepala desa menghindari atas musyawarah untuk kepentingan tertentu, musyawarah desa tetap merupakan mekanisme penting dalam pengelolaan dana desa yang baik dan partisipatif sehingga berita ini di terbitkan.
(Tim)
