Musi Rawas, Sumatera Selatan, mnctvano.com,- Publik Kabupaten Musi Rawas kembali diguncang isu serius menyangkut integritas seorang kepala desa. Kali ini, sorotan tajam mengarah kepada Kepala Desa Mana Resmi, Kecamatan Muara Beliti, yang diduga kuat menyalahgunakan fasilitas negara dan mengabaikan agenda penting ketahanan pangan berbasis jagung.
Senin (29/09/2025) sekitar pukul 11.18 WIB, awak media menemukan fakta mencolok di lapangan: sebuah mobil dinas desa berplat merah dengan lambang resmi Desa Mana Resmi terlihat terparkir di lokasi pembangunan kolam pribadi milik sang kades. Pemandangan ini sontak menimbulkan pertanyaan besar: mengapa seorang pejabat desa lebih memilih mengawasi proyek pribadinya, ketimbang hadir dalam agenda nasional yang merupakan instruksi langsung Presiden RI, Prabowo Subianto?
Ironisnya, di waktu yang sama, Desa Mana Resmi tengah menjadi tuan rumah pelatihan ketahanan pangan berbasis jagung. Program ini tidak hanya sekadar kegiatan formalitas, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah pusat dalam memperkuat kemandirian pangan nasional.
Hadir dalam kegiatan itu Camat Muara Beliti, Supriadi, beserta jajaran perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat setempat. Namun, sang kepala desa yang seharusnya berdiri di garda depan mendukung program Presiden, justru memilih absen tanpa alasan resmi.
Seorang warga Dusun 1 yang ditemui wartawan menegaskan bahwa kades memang berada di lokasi pembangunan kolam pribadinya.
“Setahu saya, mobil dinas itu memang milik desa pak kades yang membawanya. Dia ada di lokasi pembangunan kolam milik pribadinya. Mungkin dia ngecek pembangunan kolam,” ujarnya, meminta identitasnya dirahasiakan.
Kesaksian itu makin kuat ketika mobil berplat merah dengan logo resmi desa difoto jelas berada di area proyek kolam ikan. Warga lain bahkan menyebutkan:
“Pak kades kayaknya ada di dalam bangunan kolam itu. Yang bangun orang lain, tapi tanahnya jelas milik pak kades,” tegasnya.
Kasus ini menampilkan ironi yang begitu mencolok: di saat Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya membangun ketahanan pangan melalui jagung, seorang kepala desa justru sibuk mengurusi pembangunan kolam pribadinya. Bukan hanya mengabaikan instruksi Presiden, tetapi juga merusak citra aparatur desa sebagai pelayan masyarakat.
Penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi jelas-jelas melanggar aturan. Regulasi telah menggariskan bahwa fasilitas negara hanya boleh dipakai untuk kepentingan resmi pemerintahan, bukan untuk proyek pribadi. Jika terbukti, kasus ini bisa menyeret sang kades pada sanksi administratif hingga pidana.
Lebih jauh, ketidakhadiran kepala desa dalam acara strategis yang dihadiri masyarakat dan perangkat pemerintahan juga memperlihatkan sikap abai terhadap amanah jabatan.
Kini bola panas ada di tangan pemerintah kecamatan hingga kabupaten. Publik bertanya-tanya, apakah kasus ini akan ditangani serius, atau justru dibiarkan menguap begitu saja? Jika tidak ditindak, dikhawatirkan kasus serupa akan menjamur dan semakin merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah desa.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Mana Resmi belum memberikan klarifikasi resmi. Namun, fakta visual dan kesaksian warga sudah cukup memberi gambaran jelas: seorang pejabat desa lebih memilih urusan pribadi ketimbang kepentingan bangsa.
Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa jabatan kepala desa bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan amanah rakyat yang harus dijaga. Integritas seorang pejabat publik diuji bukan saat mereka berpidato di forum, tetapi saat mereka dihadapkan pada pilihan: kepentingan pribadi atau kepentingan rakyat.
Publik kini menanti, apakah ada keberanian dari pihak berwenang untuk menjatuhkan sanksi tegas demi menjaga marwah pemerintahan desa di Musi Rawas.
Heri
