Banyuwangi, Jawa Timur, mnctvano.com,-
Polemik mengenai anggaran sewa atau tunjangan rumah dinas anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi semakin memanas setelah viralnya konten TikTok oleh Jurnalis Muda, yang mengungkap dugaan ketidakjelasan dalam anggaran dan mekanisme pencairannya. Konten tersebut menyoroti perbedaan tafsir antara tunjangan perumahan dan biaya sewa rumah dinas yang belum dijelaskan secara transparan oleh Sekretariat DPRD Banyuwangi.
Klarifikasi yang diberikan dianggap tidak memadai dan hanya merupakan saling lempar tanggung jawab. Ketua Info Warga Banyuwangi (IWB), Abi Arbain, mendesak agar data terkait anggaran dibuka secara jelas, termasuk besaran, frekuensi pembayaran, pos anggaran, dan pihak yang bertanggung jawab, karena ini adalah “uang rakyat.”
Abi Arbain mengingatkan bahwa praktik komunikasi yang tidak transparan dapat menimbulkan dugaan maladministrasi. Ia juga mempertanyakan besaran anggaran yang dianggap “fantastis”, meminta standar yang digunakan untuk menentukan besaran sewa/tunjangan tersebut dan bagaimana perlakuan tunjangan bagi pasangan suami istri yang keduanya merupakan anggota DPRD.
Pengamatan menunjukkan bahwa beberapa anggota DPRD, seperti Bapak Temo dan Bapak Roha, diketahui masih tinggal di rumah pribadi mereka dan tidak menggunakan fasilitas rumah dinas. Abi Arbain mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam investigasi publik terkait hal ini.
IWB berharap Sekretaris DPRD Banyuwangi, Bapak Alif, dapat memberikan klarifikasi dan informasi yang transparan mengenai rincian dan mekanisme anggaran sewa atau tunjangan rumah dinas. Hingga saat ini, pihak Sekretaris DPRD belum memberikan klarifikasi resmi, dan publik menunggu keputusan DPRD Banyuwangi untuk memilih transparansi atau terus menutup informasi yang seharusnya terbuka.
(Nur) Biro
