Badiri, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, mnctvano.com,- Di tengah himpitan ekonomi yang mendera, sebuah ironi mencuat di Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kamis, (4/9/2025).
Inisial BG, warga desa setempat, diduga menjadi korban “dipinggirkan” dari daftar penerima bantuan lansia.
Ironisnya, hal ini terjadi setelah ia lantang mempertanyakan kejanggalan dalam proyek pembangunan desa.
Ia mengungkapkan kekecewaannya melalui mnctvano.com.
“Sebelumnya, kami selalu mendapat bagian, apalagi istri saya sedang menderita penyakit kelumpuhan,” ujarnya.
Namun, harapan itu pupus “semenjak saya sudah protes cara kinerja pembangunan saluran drainase kemarin, sehingga kami tidak diberikan bantuan lagi.” Katanya.
Protes tersebut bukan sekadar keluhan tanpa dasar. MG dan warga lainnya merasa terpanggil untuk mengkritisi
“cara kinerja tukang bangunan tersebut dan itu bukan untuk kepentingan pribadi kami, melainkan kepentingan bersama.” Ungkapnya.
Kecurigaan mereka mengarah pada dugaan bahwa cara pekerjaan mereka tidak sesuai dengan RAB yang telah ditentukan, sebuah praktik yang berpotensi merugikan negara.
Proyek pembangunan saluran drainase sepanjang 63 meter itu menelan anggaran sebesar Rp.82.170.000,00 dari anggaran tahun 2025.
Dengan rincian upah penggalian tanah Rp 35.000,00/meter dan upah pemasangan Rp.80.000,00/meter, warga mempertanyakan efektivitas dan transparansi penggunaan dana yang fantastis tersebut.
“Sebetulnya, kami di desa ini sangat membutuhkan pekerjaan bila upahnya sesuai,” keluh MG.
Namun, dengan upah yang minim dan dugaan ketidaksesuaian hasil dengan RAB, warga merasa enggan untuk terlibat dalam proyek yang penuh tanda tanya ini.
Mereka pun bertanya-tanya, “Dalam suatu penanganan proyek ini, bisakah kita menilai kinerja kepala desa kami dalam mengelola dana desa dari tahun sebelumnya, yang diduga anggarannya sangat besar? Apakah pengelolaan tersebut sudah baik atau belum?” Bebernya.
Keberanian MG dan warga lainnya untuk mengungkapkan kebenaran dan ingin mengawasi penggunaan dana desa ini ternyata berbuah pahit.
“Efeknya, kami dipinggirkan dan bantuan yang telah dibagi pada bulan lalu tidak kami dapatkan,” ungkapnya dengan nada kecewa.
MG meyakini bahwa kejadian serupa juga dialami oleh banyak masyarakat di daerah lain.
“Dan saya yakin bahwa di daerah lain pun diduga banyak masyarakat takut menyampaikan informasi tentang penggunaan dana desa ini, karena mereka takut tidak mendapatkan bagian dari bantuan pemerintah yang sebelumnya mereka dapatkan. Sama seperti yang kami alami sekarang,” pungkasnya
Awak media pun mencoba konfirmasi klarifikasi PERS kepada kepala desa pagaran Honas melalui WhatsApp milik nya dengan nomor : 08526290**38 namun belum bisa tersambung. Hingga berita ini di terbitkan.
Bersambung :
(AW)
