Sibolga, Sumatera Utara, mnctvano.com,- Polemik kembali mencuat di SMKN 3 Sibolga setelah seorang siswa/ortu dilaporkan menandatangani surat pengunduran diri dari sekolah tanpa penjelasan yang dianggap memadai.
Kejadian ini memicu kekhawatiran dari pihak keluarga yang merasa proses tersebut tidak transparan dan berpotensi merugikan masa depan anak.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, siswa tersebut diminta menandatangani dokumen pengunduran diri dalam situasi yang dinilai kurang jelas. Pihak keluarga mengaku tidak mendapatkan penjelasan detail mengenai konsekuensi dari penandatanganan surat tersebut, termasuk dampaknya terhadap status pendidikan siswa.
“Kami tidak menyangka surat itu akan berdampak buruk bagi anak kami,dengan adanya surat pengunduran diri itu ternyata memutuskan berhenti bersekolah,padahal jauh sebelumnya anak kami masih ingin bersekolah walau pun pindah ke sekolah lain,jika konsekuensi dari surat pengunduran diri itu bertujuan untuk putus sekolah,kami tidak akan mau menandatanginya,harusnya di jelaskan secara terbuka oleh guru BK itu,saya menduga ini disengaja agar anak kami putus sekolah,apa lagi saat guru BK mendatangi siswa dan ortu saat dalam kondusi di timpa musibah,anak saya meninggal dan suasana bencana alam banjir masih menjadi ingatan,pikiran pada saat itu kurang konsen, sehingga anak kami langsung menandatangani tanpa memahami sepenuhnya,” ungkap salah satu anggota keluarga dengan nada kecewa.
Setelah penandatanganan, barulah pihak keluarga menyadari bahwa dokumen tersebut berisi pernyataan resmi keluar dari sekolah. Kondisi ini membuat siswa tidak lagi tercatat sebagai peserta didik aktif dan menghadapi kesulitan untuk melanjutkan pendidikan, terutama dalam proses pindah ke sekolah lain yang memerlukan dokumen administratif tertentu.
Keluarga siswa menilai bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan status siswa harus dilakukan secara transparan secara penuh.
Mereka menegaskan bahwa pihak sekolah memiliki kewajiban memberikan penjelasan yang utuh sebelum meminta siswa atau wali menandatangani dokumen penting.
“Dokumen seperti surat pengunduran diri bukan hal sepele. Harus ada penjelasan rinci dan persetujuan yang benar-benar dipahami oleh siswa dan orang tua,”
Selain itu, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan terkait prosedur administrasi yang diterapkan di lingkungan sekolah. Banyak pihak berharap adanya evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang dan tidak merugikan peserta didik lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMKN 3 Sibolga belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk memperoleh klarifikasi dari pihak sekolah.
Sementara itu, masyarakat mendesak Dinas Pendidikan Sumatera Utara untuk segera turun tangan melakukan penelusuran dan mediasi. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan hak siswa untuk memperoleh pendidikan tetap terlindungi.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa transparansi dan komunikasi yang baik antara sekolah, siswa, dan orang tua merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam dunia pendidikan. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi berdampak serius terhadap masa depan siswa yang bersangkutan, termasuk risiko putus sekolah.
(W,p)
