Ambon, mnctvano – Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya
memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan yang inklusif guna
mendukung program prioritas pemerintah dalam rangka mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional.
OJK juga menyatakan optimistis kinerja sektor jasa keuangan di 2025
akan tetap positif sejalan dengan tantangan dan peluang yang dihadapi
serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil.
“Kami optimistis kinerja sektor jasa keuangan di tahun 2025 akan
berlanjut,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam
Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 yang digelar
di Jakarta dan dihadiri ratusan pelaku industri jasa keuangan, serta sejumlah pimpinan kementerian/lembaga,”kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Jumat (14/2/2025).
.
Dalam PTIJK itu, selain menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK juga meluncurkan Indonesia Anti Scam Center (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan) dan Sistem Informasi Pelaku di Sektor Keuangan (Sipelaku) sebagai upaya OJK untuk melindungi masyarakat dan terus
memperkuat integritas sektor jasa keuangan.
Mahendra dalam kesempatan itu menjelaskan empat kebijakan prioritas
OJK di 2025 untuk menjaga sektor jasa keuangan (SJK) agar tetap resilient sehingga mampu memberikan daya ungkit yang lebih besar bagi
pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, mencermati berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, serta kebijakankebijakan yang akan diambil, OJK optimis tren positif kinerja sektor keuangan di tahun 2025 akan berlanjut.
“Kredit perbankan diproyeksikan tumbuh sebesar 9-11 persen, didukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 6-8 persen. Di pasar modal, penghimpunan dana ditargetkan sebesar Rp220 triliun. Piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan diproyeksikan tumbuh 8-10 persendengan mencermati kondisi penjualan kendaraan bermotor yang menurun. Aset asuransi diperkirakan tumbuh sebesar 6-8 persen. Aset Dana Pensiun diperkirakan tumbuh 9-11 persen dan Aset Penjaminan diperkirakan tumbuh 6-8 persen,” jelasnya.
Sinergi kebijakan dengan berbagai pihak baik Pemerintah, otoritas moneter,
industri jasa keuangan, para pelaku usaha, masyarakat, serta pemangku
kepentingan lainnya dibutuhkan tidak hanya dalam konteks pencapaian outlook kinerja SJK, namun dalam memaksimalkan kebermanfaatan SJK bagi perekonomian nasional.
Penulis : Nunik
