Banyuwangi, Jawa Timur, mnctvano.com, Tidak butuh waktu lama pasca aksi masyarakat Banyuwangi bersama puluhan aktivis di Jakarta, respons dari pemerintah pusat mulai berdatangan. Ketua Info Warga Banyuwangi (IWB), Abi Arbain, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima konfirmasi dari sejumlah kementerian hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait laporan dugaan korupsi yang mereka ajukan.Rabu (6/5/2026).
Menurut Abi, komunikasi tersebut diterima melalui sambungan telepon dari beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan aduan yang telah disampaikan. Laporan tersebut sebelumnya telah dilengkapi dengan berbagai dokumen dan barang bukti yang dinilai cukup untuk ditindaklanjuti.
“Alhamdulillah, kami sudah mendapat konfirmasi dari beberapa pihak, baik kementerian maupun KPK RI. Ini menunjukkan bahwa laporan yang kami sampaikan mendapat perhatian serius,” ujar Abi.
Ia menegaskan, langkah yang ditempuh IWB bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bagian dari komitmen mendorong penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Abi juga memastikan bahwa seluruh laporan yang disampaikan telah melalui proses pengumpulan data secara matang.
“Kami tidak datang dengan tangan kosong. Semua sudah kami siapkan, mulai dari kronologi, dokumen, hingga bukti pendukung. Jadi ini bukan sekadar opini, tapi laporan yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Meski demikian, Abi menekankan bahwa pihaknya akan tetap menjaga batas dengan tidak mencampuri proses hukum yang berjalan. Ia menyebut, seluruh proses kini menjadi kewenangan aparat penegak hukum (APH) dan lembaga terkait.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal, tapi tidak akan mengintervensi. Biarkan APH bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Kami percaya proses ini harus berjalan objektif dan profesional,” jelasnya.
IWB berharap penanganan laporan tersebut dapat dilakukan secara transparan dan menyeluruh, sehingga dugaan skandal korupsi di Banyuwangi dapat diungkap berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Abi juga menyinggung bahwa sejumlah daerah di sekitar Banyuwangi seperti Jember, Bondowoso, dan Situbondo telah lebih dulu tersentuh pengungkapan kasus korupsi.
“Tidak ada alasan Banyuwangi luput jika memang ada indikasi. Hukum harus berlaku sama, tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Lebih jauh, Abi menilai bahwa pengungkapan kasus ini nantinya tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga harus menjadi momentum perbaikan sistem tata kelola di daerah.
“Kalau nanti terbukti, ini harus jadi pembelajaran besar. Bukan hanya soal siapa yang salah, tapi bagaimana ke depan tidak ada lagi celah untuk praktik korupsi,” imbuhnya.
Di akhir pernyataannya, Abi menegaskan keyakinannya bahwa aparat penegak hukum akan bekerja secara profesional dan berani mengungkap fakta yang ada.
“Mustahil jika tidak bisa diungkap. Terlepas siapa pun aktornya, semua harus terbuka demi keadilan. Banyuwangi tidak boleh menjadi pengecualian,” pungkasnya.
(Nur Biro/tim)
