Diduga Kepala Sekolah UPTD Negeri No 157014 AEK Horsik Melakukan Penggelembungan Jumlah Siswa dan Penyalahgunaan Dana BOSP

Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, mnctvano.com,- Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) yang dikucurkan oleh Pemerintah diduga disalah gunakan oleh Oknum Oknum Kepala sekolah yang nakal. Dengan meraup keuntungan pribadi. Salah satu sekolah terjadi, 𝚂elasa (12/05/2026).17 pukul 09:20 wib, menyambangi Sekolah SD Negeri No 157014 di Jl.P. Sidimpuan, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bersama rekan-rekan media, dan Sekaligus Komisi Nasional (Komnas) LP-KPK melakukan konfirmasi dan investigasi terhadap penggunaan anggaran dana BOSP Tahun Anggaran 2022-2026 oleh kepala sekolah defenitif an Nurabadi Pasaribu, S.Pd., M.Pd sebagai kuasa pengguna anggaran dana BOSP, sekaligus sebagai operator data dapodik sekolah.

Mencuatnya isu dugaan penggelembungan jumlah siswa yang dilakukan oleh oknum Kepsek Sekolah Dasar (𝚂D) Negeri 157014 AEK HORSIK disinyalir kuat memanipulasi jumlah data Siswa yang dilaporkan dan terdaftar di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang tidak sesuai dengan data jumlah siswa yang aktif. Jelas bertujuan untuk meraih dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) demi memperkaya diri dan golongan dengan cara merugikan keuangan Negara.

Sekolah Dasar (𝚂D) Negeri No. 157014 AEK HORSIK, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah yang terletak di desa AEK SOIK. Merupakan salah satu Sekolah Negeri dimana Putra Putri Masyarakat AEK SOIK 𝚍𝚊𝚗 𝚜𝚎𝚔𝚒𝚝𝚊𝚛𝚗𝚢𝚊 menimba ilmu.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, pengelolaan Dana BOSP harus berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP, serta menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, penggunaan keuangan negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Apabila dalam pengelolaan anggaran ditemukan indikasi penyimpangan, hal tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dapat dikenakan sanksi pidana.

Agar lancarnya proses 𝚔𝚎𝚐𝚒𝚊𝚝𝚊𝚗 belajar mengajar Sekolah tersebut mendapat dana Bos dari Pemerintah Daerah berdasarkan jumlah siswa. Siswa tingkat 𝚂D mendapat dana dari 𝙿𝚎𝚖𝚎𝚛𝚒𝚗𝚝𝚊𝚑 Daerah sebesar Rp.900.000/ Siswa Pertahunya. Karena dana BOSP yang lumayan besar membuat para Kepala Sekolah tergiur untuk melakukan manipulasi data jumlah siswa.

Kasus penggelembungan jumlah siswa ini 𝚊𝚔𝚊𝚗 dilaporkan 𝚜𝚎𝚜𝚞𝚊𝚒 𝚑𝚊𝚜𝚒𝚕 𝚝𝚎𝚖𝚞𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚍𝚒𝚊 𝚍𝚒 𝚕𝚊𝚙𝚊𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚝𝚒𝚍𝚊𝚔 𝚜𝚎𝚜𝚞𝚊𝚒 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚒 𝚜𝚊𝚖𝚙𝚊𝚒𝚔𝚊𝚗 𝚘𝚕𝚎𝚑 𝙺𝚎𝚙𝚊𝚕𝚊 𝚂𝚎𝚔𝚘𝚕𝚊𝚑 SD 𝙽𝚎𝚐𝚎𝚛𝚒 No. 157014
𝙱𝚎𝚛𝚒𝚔𝚞𝚝 𝙹𝚞𝚖𝚕𝚊𝚑 𝚂𝚒𝚜𝚠𝚊 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚒𝚙𝚎𝚛𝚘𝚕𝚎𝚑 𝚘𝚕𝚎𝚑 𝙻𝚎𝚖𝚋𝚊𝚐𝚊:

1. 𝚃𝚊𝚑𝚞𝚗 2022 𝙹𝚞𝚖𝚕𝚊𝚑 𝚂𝚒𝚜𝚠𝚊 347
2. 𝚃𝚊𝚑𝚞𝚗 2023 𝙹𝚞𝚖𝚕𝚊𝚑 𝚂𝚒𝚜𝚠𝚊 351
3. 𝚃𝚊𝚑𝚞𝚗 2024 𝙹𝚞𝚖𝚊𝚕𝚊𝚑 𝚂𝚒𝚜𝚠𝚊 348
4. Tahun 2025 Jumlah Siswa 325
5. Tahun 2026 Jumlah Siswa 288
Dengan Jumlah total 1.659 Siswa

Dengan jumlah anggaran yang diterima dari tahun 2022-2026, dana BOSP RP. 1.363.500.000

Tim a𝚠𝚊𝚔 𝚖𝚎𝚍𝚒𝚊 dan Lembaga LP-KPK saat terjun langsung di lapangan untuk melakukan konfirmasi dan Investigasi tapi, sungguh disayangkan oknum kepala Sekolah sudah brrbelit demi dan pura-pura bingung, seakan menyembunyikan sesuatu, 𝚑𝚒𝚗𝚐𝚐𝚊 𝚋𝚎𝚛𝚒𝚝𝚊 𝚒𝚗𝚒 dianggap layak untuk dipublikasikan.

𝙱𝚎𝚛𝚜𝚊𝚖𝚋𝚞𝚗𝚐….

Penulis:

(MarTaf/Yardin)