Ratusan Guru PPPK Paruh Waktu di Lombok Tengah Gelar Aksi Besar-besaran, Tuntut Kenaikan Gaji dan Kepastian Nasib
Lombok Tengah, 29 April 2026 – Ratusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dari seluruh kabupaten di Lombok Tengah hari ini membanjiri Kantor Bupati Lombok Tengah dalam sebuah aksi unjuk rasa besar-besaran. Aksi yang diinisiasi oleh Kasta NTB ini menyuarakan tuntutan kenaikan gaji dan kepastian nasib, dengan tema “Ditekan Kerja Maksimal, Dipaksa Gaji Minimal”.
Para pengunjuk rasa, yang merasa kecewa atas upah yang tidak sebanding dengan pengabdian mereka, menyuarakan protes keras terhadap gaji Rp 200 ribu per bulan yang mereka terima. “Ini adalah bentuk penghinaan bagi kami. Kami tidak boleh digaji di bawah UMR,” seru salah satu perwakilan guru dalam orasinya, menegaskan bahwa gaji tersebut tidak layak untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari.
Ketua Kasta DPD Kabupaten Lombok Tengah, Andi, dalam orasinya meminta Bupati Lombok Tengah untuk segera berdialog dengan para guru PPPK paruh waktu. “Kami berharap Bapak Bupati Lombok Tengah untuk menemui guru PPPK paruh waktu hari ini, untuk mempertanyakan hal-hal mereka,” ujarnya, menekankan pentingnya pertemuan langsung antara pemimpin daerah dan perwakilan guru. Ia juga menyoroti kondisi 1.500 guru yang menerima imbalan sebesar Rp 200 ribu per bulan, yang dianggap sangat tidak mencukupi.
Andi mendesak Kepala Daerah untuk memberikan kepastian dan arahan terkait nasib para guru tersebut. “Kami dari Kasta sangat khawatir dengan bapak ibu ini, bila perlu besok kita ke Jakarta untuk menuntut hak ibu-ibu,” tambahnya, menunjukkan komitmen Kasta NTB dalam memperjuangkan hak-hak para guru.
Senada dengan itu, Presiden Kasta NTB, Lalu Wink Haris, turut meminta Bupati dan Wakil Bupati untuk hadir dalam dialog. “Kami meminta Bupati dan Wakil Bupati untuk hadir supaya nasib kawan-kawan PPPK paruh waktu bisa diperjuangkan, karena kalau Rp 200 ribu per bulan berarti per harinya hanya seberapa,” tegas Lalu Wink Haris. Ia juga menuntut kenaikan upah dan berharap adanya perubahan dari pemerintah daerah dalam kurun waktu dua tahun ke depan.
Aksi ini menjadi penanda bahwa kesabaran para guru PPPK paruh waktu telah mencapai puncaknya. Mereka berharap pemerintah daerah dapat segera memberikan respons positif terhadap tuntutan mereka, demi terwujudnya kesejahteraan dan kepastian karir bagi para pahlawan tanpa tanda jasa ini.
