Diduga Ada Intervensi Penegakkan Hukum di Lokasi PETI Garini Boltim, Fikri Pertanyakan Ketegasan Pangdam XIII/Merdeka
Manado – Mnctvano
Ketua Umum Garda Timur Indonesia (GTI), Fikri Alkatiri, melontarkan kritik keras terhadap dugaan intervensi Penegakkan hukum Dari Polres Boltim di lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Garini, Bolaang Mongondow Timur (Boltim), yang hingga kini masih terus menjadi sorotan publik.
Fikri menilai, jika benar ada oknum yang membawa nama institusi TNI untuk membackup aktivitas tambang ilegal, maka hal tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat boltim serta mencoreng marwah institusi negara.
Dalam pernyataannya, Fikri menyinggung dugaan keterlibatan KAPUSKOPAT Kodam XIII/Merdeka Kolonel Edison Lambe yang disebut-sebut berada di balik upaya Pengamanan aktivitas PETI di lokasi Garini Boltim.
> “Jangan sampai institusi sebesar TNI diperalat oleh segelintir oknum yang rakus dan menjadikan jabatan sebagai tameng untuk melindungi tambang ilegal. Jika dugaan ini benar, maka ini bukan lagi pelanggaran biasa, tetapi bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang sangat memalukan,” tegas Fikri.
Menurutnya, publik saat ini sedang mengawasi serius sikap Pangdam XIII/Merdeka terhadap dugaan keterlibatan oknum di lingkaran internal Kodam. Ia menilai, diamnya institusi justru akan melahirkan asumsi liar di tengah masyarakat bahwa ada pembiaran terhadap praktik ilegal tersebut.
> “Kami mempertanyakan integritas dan ketegasan Pangdam XIII/Merdeka. Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum hanya tajam ke rakyat kecil tetapi tumpul terhadap oknum yang punya jabatan dan kekuasaan,” lanjutnya.
Fikri juga menegaskan bahwa pernyataan Pangdam XIII/Merdeka sebelumnya terkait komitmen membersihkan oknum TNI yang membackup tambang ilegal harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar narasi pencitraan.
> “Rakyat tidak butuh pidato. Rakyat butuh tindakan. Jika benar Pangdam serius, maka copot, periksa, dan tindak semua oknum yang diduga bermain di belakang PETI Garini tanpa pandang bulu,” ujarnya dengan nada keras.
GTI menilai aktivitas PETI di Garini telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat serius, mulai dari hancurnya kawasan hutan, pencemaran sungai, hingga ancaman bencana ekologis yang sewaktu-waktu dapat mengorbankan masyarakat sekitar.
Aktivitas pertambangan tanpa izin sendiri merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Pada Pasal 158 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Selain itu, kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI juga dapat dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 98 disebutkan bahwa pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dipidana hingga 10 tahun penjara dan denda mencapai Rp10 miliar.
Fikri menegaskan, PETI Garini tidak mungkin berjalan mulus tanpa adanya pihak-pihak kuat yang bermain di belakang layar.
> “Tambang ilegal sebesar itu tidak mungkin berdiri sendiri. Ada dugaan kuat keterlibatan jaringan beking, aliran dana, dan permainan kekuasaan yang sengaja membungkam proses hukum. Ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya,” katanya.
GTI mendesak Polres Boltim, Polda Sulut, hingga POMDAM XIII/Merdeka segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas PETI Garini, termasuk memeriksa dugaan keterlibatan oknum aparat yang disebut-sebut membackup aktivitas tersebut.
> “Kami mendesak POMDAM XIII/Merdeka segera memeriksa Kapuskopat Edison Lambe yang diduga memakai pengaruh dan jabatan untuk melindungi aktivitas ilegal. Jangan sampai institusi negara kalah oleh mafia tambang. Jika dibiarkan, maka kepercayaan rakyat terhadap penegakkan hukum dan institusi TNI akan runtuh,” tutup Fikri.
